MINAPOLITAN SEBUAH JAWABAN ATAS KONSEP PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
oleh: Angga Nugraha, S.Pi


Sebagai sebuah negara Kepulauan dengan 70% luas wilayahnya adalah perairan, Indonesia sudah semestinya mampu mensejahterakan rakyatnya dengan pemanfaatan sumberdaya alam yang terkandung di dalamnya.Seperti halnya minyak bumi dan gas serta sumberdaya alam mineral bumi lainnya yang tidak terbarukan (non-renewable resources), potensi kelautan dan perikanan Indonesia merupakan sebuah kekayaan terbarukan (renewable resources) yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat pesisir yang pada umumnya bermata pencaharian sebagai nelayan.


Sejenak kita lupakan bahwa negara ini merupakan negara yang kaya raya yang dikaruniai oleh kekayaan sumberdaya alam yang melimpah ruah yang membuat kita terbuai didalamnya tanpa menyadari bahwa sumberdaya tersebut semakin lama semakin menipis dan belum mampu mengangkat taraf hidup masyarakat pesisir yang termajinalkan dan terkesan tertinggal.


Bila kita telaah, Indonesia memiliki luas laut sebesar 5,8 juta km2 atau 2/3 luas wilayah RI dengan panjang garis pantai 95.181 km, akan tetapi sumbangsih PDB perikanan baru sekitar 3,2% pada tahun 2010. Potensi sumberdaya perikanan tangkap di laut 6,4 juta ton per tahunnya, akan tetapi nelayan masih miskin dan jauh dari kata “sejahtera”.Perlu di garis bawahi, untuk produksi perikanan tangkap di laut hingga tahun 2009 sudah mencapai 4,8 juta ton pertahun dari jumlah tangkapan maksimum yang diperbolehkan sebanyak 5,2 juta ton pertahun sehingga hanya tersisa 0,4 juta ton per tahun yang memungkinkan untuk dimanfaatkan. Melihat kenyataan tersebut akankah kita masih bangga dengan buaian bahwa Indonesia adalah negara yang kaya akan sumberdaya alamnya? Tentu “TIDAK”!


Perlu adanya sebuah perubahan paradigma pola pikir pembangunan yang semula berorientasi kepada daratan harus diubah menjadi sebuah pemikiran yang mengutamakan pemerataan pembangunan di setiap sektor baik darat maupun lautan secara cepat yaitu dengan sebuah “Revolusi Biru”.Revolusi biru merupakan sebuah perubahan mendasar cara berfikir dari daratan ke maritim dengan konsep pembangunan berkelanjutan untuk peningkatan produksi kelautan dan perikananmelalui pengembangan Minapolitan yang intensif, efisien, dan terintegrasi guna peningkatan pendapatan rakyat yang adil, merata dan pantas.


Dari uraian di atas, muncul sebuah konsep “MINAPOLITAN”. Apa sebenarnya minapolitan itu?.Minapolitan merupakan tingkat implementasi dari dari revolusi biru, yang merupakan sebuah konsepsi pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi, efisiensi, berkualitas dan percepatan.Konsep ini telah diatur berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor PER.12/MEN/2010 tentang MINAPOLITAN. Dalam Peraturan ini disebutkan bahwa yang menjadi asas dari Minapolitan adalah 1) demokratisasi ekonomi kelautan dan perikanan pro rakyat; 2) Keberpihakan pemerintah pada rakyat kecil melalui pemberdayaan masyarakat; dan 3) Penguatan peranan ekonomi daerah dengan prinsip daerah kuat maka bangsa dan Negara kuat. Ketiga asas tersebut merupakan dasar dalam mencapai tujuan dari Minapolitan yang harus selalu ditaati, dan lebih rinci tujuan dari Minapolitan adalah1) Meningkatkan produksi, produktivitas, dan kualitas produk kelautan dan perikanan; 2) Meningkatkan pendapatan nelayan, pembudidaya ikan, dan pengolah ikan yang adil dan merata; dan 3) Mengembangkan kawasan minapolitan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi daerah.


Berkaca pada pengalaman beberapa tahun silam, lambatnya kegiatan perekonomian kelautan dan perikanan pada daerah tersebut dikarenakan kurangnya sarana, prasarana, fasilitas, akses pemasaran dan kualitas sumberdaya manusia yang relatif rendah.Dengan adanya konsep minapolitan, diharapkan pembangunan sektor kelautan dan perikanan dapat dipercepat dengan menciptakan kemudahan-kemudahan dan peluang usaha pada wilayah-wilayah yang memiliki komoditas unggulan. Kemudahan-kemudahan yang ada diantaranya dengan membangun prasarana, energi dan jaringan distribusi bahan baku dan produksi, transportasi,pelayanan publik, akses permodalan dan tentunya didukung dengan sumberdaya manusia yang memadai dan berkualitas.


Dalam pengembangannya, kawasan minapolitan memiliki karakteristik yang kuat dari segi kelautan dan perikanan dimana didalamnya terdapat sentra-sentra produksi (tangkap dan budidaya), pengolahan serta ditunjang dengan akses pemasaran yang mumpuni dan kegiatan usaha lainnya seperti perdagangan dan jasa yang menjadi sebuah zona inti kawasan minapolitan dan disokong oleh beberapa zona pendukung.Dengan adanya zona inti kawasan minapolitan, diharapkan akan menjadi roda penggerak utama (prime mover) sehingga memberikan dampak yang begitu positif terhadap perekonomian wilayah sekitar yang memberikan multiflier effect bagi perekonomian masyarakat sekitar dan zona-zona pendukung kawasan minapolitan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan.


Dalam pengembangannya ke depan, telah ditetapkan 197 Kabupaten/Kota pada 33 provinsi sebagai daerah pengembangan kawasan Minapolitanberdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor KEP.32/MEN/2010 tentang penetapan kawasan Minapolitan. Pengembangan kawasan-kawasan Minapolitan tersebut dilakukan secara bertahap dari tahun 2010 sampai dengan 2014.Sebagai percontohan, pada tahun 2011 telah ditetapkan 41 kawasan minapolitan diantaranya 9 kawasan minapolitan percontohan berbasis perikanan tangkap, 24 lokasi kawasan minapolitan percontohan berbasis budidaya dan 8 sentra garam nasional.


Kota Medan merupakan salah satu kota/kabupaten di Sumatera Utara yang ditetapkan sebagai salah satu kawasan minapolitan dan termasuk dalam kawasan minapolitan percontohan berbasis perikanan tangkap pada tahun 2011.Menyikapi hal tersebut, Walikota Medan menerbitkan SK Penetapan Kawasan melalui Keputusan Walikota Medan no:523/1284k/2010 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan Dalam Daerah Kota Medan,dimana dengan zona inti terletak di PPS Belawan. Selain itu, dibentuk sebuah Kelompok Kerja (POKJA) Minapolitan yang ditetapkan melalui Keputusan Walikota Medan no: 520/1658.k/2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Minapolitan Kota Medanyang bertugas menyusun dan mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan dan pengembangan kawasan minapolitan di Kota Medan serta melakukan evaluasi rutin dengan beranggotakan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat yang ada di daerah.


Pengembangan kawasan minapolitan di daerah tidak terlepas dari keterlibatan pemerintah pusat yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai hulu dalam Minapolitan, dimulai dari tahap perencanaan hingga tahap evaluasi.Bukti dari keterlibatan dari pemerintah pusat dalam perencanaan Minapolitan di Kota Medan adalah dilaksanakannya Rapat Koordinasi pada bulan Oktober 2010 dan Rapat koordinasi Evaluasi pada bulan April 2011 yang dihadiri oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap beserta rombongan dari Kementerian lain yang berperan dalam Minapolitan.Hasil dari Rakor tersebut menunjukkan komitmen daerah dalam mengembangkan Kawasan Minapolitan di Kota Medan yang ditindaklanjuti dengan penyusunan roadmap dan blue print kegiatan minapolitan 2011-2014.


Dengan adanya Minapolitan, diharapkan kegelisahan pembangunan Kelautan dan perikanan selama ini dapat terjawab. Semoga dengan adanya program Minapolitan pembangunan kelautan dan perikanan Indonesia dapat berkembang pesat dalam lima tahun mendatang sehingga misi Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dapat tercapai. Oleh karena itu dibutuhkan dukungan dari semua pihak, tidak hanya pemerintah, akan tetapi semua masyarakat harus berpartisipasi untuk menuju sebuah perubahan global dalam revolusi biru.SEMOGA.



*penulis adalah Staf Kementerian Kelautan dan Perikanan pada UPT Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan, Medan

artikel ini dimuat dalam harian Analisa pada rubrik opini pada Kamis 15 September 2011